JATIMNET.COM, Surabaya - Ketua Umum Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Muhammad Ali Zaini, meminta Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengusut kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada nasabahnya. 

Menurut Ali Zaini, ada keganjilan dalam pengelolaan keuangan perusahaan milik pemerintah (BUMN) ini. Indikasinya ialah pembelian dan penempatan sahamnya yang tidak jelas. "Ke mana? Siapa dan berapa banyak dana? Ini yang menghasilkan uang harus dibayar. Tapi tidak bisa mengambil saham yang ditempatkan," kata Ali, Jumat 08 Februari 2019.

Ali menjelaskan, Jiwasraya dalam satu dekade ini menempatkan dana 'dikelola' ke beberapa tempat. Masalahnya kemudian muncul ketika tidak ada kejelasan di mana saja penempatan dana tersebut. LPKAN menduga, masalah ini sebenarnya juga melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit laporan keuangan Jiwasraya. "Ada kelalaian dalam kasus ini," ujarnya.

Baca Juga: Tahun 2018, Askrindo Targetkan Laba Asuransi Proyek Rp 300 Miliar

Kelalaian tersebut bisa diendus sebab sampai sekarang belum ada yang bisa menemukan masalah utama dalam kasus gagal bayar itu. "Indikasi KAP-nya tidak benar. KAP-nya masak tidak bisa menemukan masalah itu?" ujarnya.

Sebelumnya, kasus ini mencuat pada 1 Oktober 2018 ketika manajemen Jiwasraya mengumumkan soal adanya tekanan likuiditas yang membuatnya menunda pembayaran polis jatuh tempo produk bernama saving plan. Total pembayaran polis yang tertunda mencapai Rp 802 miliar.

Saving plan merupakan produk asuransi unit link yang menawarkan proteksi sekaligus investasi. Produk ini dijual melalui kanal distribusi perbankan atau bancassurance. "Inilah yang perlu di usut sampai tuntas. Kalau bisa melibatkan KPK," kata Ali menegaskan.

BACA JUGA: Untung Rugi Asuransi Negeri

Menteri BUMN Rini Soemarno juga telah meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan melakukan audit investigasi terkait masalah yang membelit Jiwasraya itu. Kasus gagal bayar bancassurance tersebut melibatkan tujuh bank. Mulai dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Standard Chartered, ANZ, DBS, hingga Hana Bank. 

Belakangan, karena masalah ini tak kunjung selesai, para pemegang polis yang menjadi 'korban' Jiwasraya tersebut membuat Forum Komunikasi Pemegang Polis Bancassurance Jiwasraya. Sampai kini anggota forum ini mencapai 152 orang. Mereka memberikan ultimatum kepada manajemen untuk bisa mencarikan solusi. Mereka juga sudah mengadu kepada DPR dan meminta Presiden Jokowi turun tangan.